JAKARTA — Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi komprehensif ini diterbitkan guna menyederhanakan aturan, meningkatkan efisiensi, serta mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kemasyarakatan di seluruh desa di Indonesia.

Penerbitan PP ini merupakan tindak lanjut dari dinamika regulasi pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Beleid anyar ini mencakup berbagai aspek krusial mulai dari penataan desa, pembagian kewenangan, mekanisme pemilihan kepala desa, kepastian pengelolaan keuangan, hingga perlindungan dan kesejahteraan aparatur desa.

Poin-Poin Strategis dalam PP Nomor 16 Tahun 2026:
1. Masa Jabatan dan Tata Kelola Kepala Desa
Masa Jabatan: Menegaskan ketentuan masa jabatan Kepala Desa selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan dapat dijabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades): Dilaksanakan secara serentak bergelombang maksimal 4 kali dalam jangka waktu 8 tahun, serta mengatur mekanisme pilkades antarwaktu melalui Musyawarah Desa maupun mekanisme pemilihan satu calon.

2. Poin Strategis Khusus Perangkat Desa
Kepastian Penghasilan Tetap (Siltap): Perangkat desa dijamin mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dengan rincian:

Sekretaris Desa: Sebesar 110% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan ruang II/a masa kerja 0 tahun.

Perangkat Desa Lainnya (Kaur, Kasi, dan Kewilayahan): Sebesar 100% dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a masa kerja 0 tahun.

Siltap ini dapat diberikan kenaikan berkala setiap 2 tahun sebesar 2%.

Tunjangan dan Jaminan Sosial: Perangkat desa berhak mendapatkan tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan kinerja, tunjangan hasil pemanfaatan tanah desa, serta wajib diikutsertakan dalam program jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan.

Struktur & Syarat Pengangkatan: Struktur perangkat desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis (maksimal 3 seksi). Syarat usia pengangkatan adalah 20 hingga 42 tahun denganpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat.

Perlindungan Hukum Pemberhentian: Pemberhentian perangkat desa diatur ketat melalui konsultasi dan rekomendasi tertulis dari camat atas nama bupati/wali kota agar terhindar dari pemberhentian sepihak.

3. Penguatan BPD dan Kesejahteraan
Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berjumlah ganjil (5 hingga 9 orang) dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

Pimpinan dan anggota BPD berhak atas tunjangan pelaksanaan tugas, jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, serta Tunjangan Purnatugas di akhir masa jabatan.

4. Keuangan Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD)
Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menganggarkan ADD paling sedikit 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) setelah dikurangi ketentuan tertentu.

Penyaluran ADD juga didukung melalui mekanisme pemotongan DAU pusat yang disalurkan langsung ke Rekening Kas Desa (RKD) guna menjamin kepastian pembayaran penghasilan tetap aparatur desa.